Disertasi Ketua KPK Usulkan Pembentukan Lembaga Mediasi untuk Selesaikan…

Riuh Gaduh Kasus Penyadapan Presiden: Pemekaran Daerah Jangan…

MMA Kota Bekasi Sukses di Porprov, Tri Adhianto Bidik Event Kejurnas

Kontingen Menembak Kota Bekasi Sukses Borong Dua Medali Sekaligus

Wawali Harris Bobihoe : Pemuda Hidupkan Koperasi Membangun Ekonomi…

Hansip Reborn ..

Video Gibran Mundur dari Wapres ...

Wapres Gibran Mundur dari Jabatannya, Inilah Pidato Presiden Prabowo

LindungiHutan Konsisten Gelar Reforestathon, Wadah Aksi Akar Rumput Maraton…

Jadi Mentor di Seminar Proyek Perubahan PKN Tingkat II, Sekda Kota Bekasi Minta…


Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Wapres kepada Prabowo
 
Inilah Beranda Imigrasi, Nama Tunggal Baru untuk Unit Pelayanan Keimigrasian…
 
Kemal Hendrayadi Buka Suara Terkait Memaknai Hari Sumpah Pemuda dengan Kondisi Ge…
 
Di Hadapan KDM, Tri Adhianto Tegaskan Target Juara Umum Porprov Jabar 2026

Tokoh Masyarakat Qomarudin Berbicara Dekadensi Gen Z atau Kemajuan pada Hari…

Kejagung Sita Uang Rp 11,7 M dari Hasil Geledah 6 Lokasi Terkait Korupsi Nikel Sultra

DISKOMINFOSTANDI Kota Bekasi Gelar Sosialisasi Peningkatan Keamanan…

Untuk Kesiapsiagaan, TNI Kerahkan Pasukan ke Jakarta

Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka atas Dugaan Penyadapan…

Wiwiek Hargono Lakukan Pembinaan Lokus Kota Sehat di Puskesmas Flamboyan,…

19/11/2026

Menelusuri Potensi Agenda Tersembunyi Di Balik Dugaan Penyadapan Presiden oleh Aparat

Oleh : Uus Sumirat 



Pendahuluan

Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh sejumlah pihak yang dikaitkan dengan lingkungan internal Kepolisian Republik Indonesia merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai sekadar dinamika internal institusi atau pertarungan kepentingan politik.

@satgasnasNews |JAKARTA 
Apabila dugaan tersebut terbukti, peristiwa ini bukan hanya menyangkut pelanggaran hukum oleh oknum aparat, melainkan dapat menjadi gambaran nyata tentang bagaimana kewenangan negara berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan di luar tugas dan tanggung jawab yang semestinya.

Persoalan ini menjadi semakin memprihatinkan karena penyadapan, yang seharusnya merupakan instrumen khusus untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan negara, justru diduga digunakan untuk mengawasi kepala negara. 

Pertanyaan mendasarnya kemudian adalah: untuk kepentingan siapa tindakan tersebut dilakukan? Siapa yang memberikan perintah? Apa tujuan sebenarnya? Dan apakah terdapat agenda tertentu yang lebih besar di balik operasi tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan itu penting dijawab karena persoalan ini tidak berhenti pada tindakan penyadapan semata, tetapi menyentuh persoalan mendasar mengenai supremasi hukum, integritas institusi negara, serta hubungan antara kekuasaan dan kewenangan.

Sambil menunggu babak akhir pengungkapan dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden ini, penulis mencoba menelusuri potensi adanya agenda tersembunyi di belakangnya. Tidak niat untuk memojokkan pihak tertentu, tetapi sebaliknya penulis menginginkan pengungkapan dugaan kasus tersebut dilakukan dengan transparan, profesional dan adil untuk sebesar-besarnya menjamin terpenuhinya hak dan kepentingan rakyat atau masyarakat. Karena itu lah tujuan penyelengaraan negara kita secara konstitusional.  

Penyadapan Ilegal Bukan Sekadar Pelanggaran Hukum

Dari perspektif hukum, apabila dugaan kasus penyadapan tanpa kewenangan dan tanpa prosedur yang sah terbukti berpotensi memenuhi unsur tindak pidana.
Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengatur larangan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik secara melawan hukum. Ketentuan ini mengancam pelakunya dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Kedua, Pasal 332 KUHP, yang mengatur akses tanpa hak atau melawan hukum terhadap komputer maupun sistem elektronik milik orang lain. Ketentuan ini relevan untuk menguji dugaan akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Ketiga, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terkait dugaan perubahan, perusakan, penghapusan, pemindahan, atau penyembunyian informasi elektronik secara tanpa hak dan melawan hukum. Ketentuan ini perlu diperhatikan dalam mengusut dugaan penghapusan hasil penyadapan.

Selain aspek pidana, terdapat persoalan konstitusional yang tidak kalah penting. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman ketakutan. Penyadapan tanpa dasar hukum yang sah merupakan persoalan serius terhadap perlindungan hak tersebut.

Lebih dari itu, adalah sebuah ironi yang sangat serius dalam kasus ini dimana Polri sebagai alat negara yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan, melindungi kedaulatan, dan menegakkan hukum justru diduga disalahgunakan untuk melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan  berbagai elemen termasuk pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, jurnalis, serta elemen masyarakat sipil. 

Dalam hal ini yang dipertaruhkan bukan lagi persoalan keamanan individu, melainkan kebebasan, demokrasi, dan kedaulatan negara.  Ini menjadi sangat berbahaya. 

Jika dugaan keterlibatan sejumlah petinggi kepolisian dalam praktik penyadapan ilegal benar-benar terbukti, maka yang sedang kita hadapi bukan lagi sekadar pelanggaran hukum oleh sejumlah oknum aparat, melainkan krisis integritas kekuasaan yang berpotensi menyentuh jantung tata kelola negara. Indonesia mungkin sedang berhadapan dengan persoalan yang jauh lebih besar, yaitu pertarungan kekuatan demi merebut kekuasaan negara, hal mana jelas merupakan perbuatan subversi dengan melibatkan potensi transaksi kekuasaan yang nilainya bisa melampaui imajinasi publik.

Ketika Alat Negara Diduga Membawa kepentingan Politik Tertentu

Hal yang paling mengkhawatirkan dari persoalan ini adalah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan alat negara.

Kepolisian merupakan institusi yang diberi mandat untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kewenangan tersebut bersumber dari negara dan harus digunakan untuk kepentingan publik.

Karena itu, apabila benar perangkat, jaringan, dan teknologi penyadapan milik kepolisian digunakan untuk mengawasi Presiden tanpa dasar hukum, maka tindakan tersebut merupakan penyimpangan serius dari mandat kelembagaan.

Negara tidak boleh membiarkan instrumen yang dibangun dengan uang rakyat justru digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun agenda politik tertentu.
Persoalannya bahkan lebih luas daripada sekadar penyadapan terhadap seorang Presiden. Jika praktik semacam ini dapat terjadi terhadap kepala negara, bagaimana jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat biasa? Bagaimana nasib kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan hak privasi warga negara apabila perangkat pengawasan negara dapat digunakan tanpa mekanisme kontrol yang memadai?

Di sinilah letak ancaman sesungguhnya. Penyalahgunaan kewenangan pengawasan dapat berkembang menjadi praktik pengendalian terhadap kehidupan demokrasi.

Mengungkap Aktor Intelektual dan Kemungkinan Agenda Tersembunyi

Penyidikan perkara atau kasus dugaan penyadapan ini tidak boleh berhenti pada siapa yang menjalankan perintah atau siapa yang secara teknis mengoperasikan perangkat penyadapan. Jauh lebih penting adalah mengungkap siapa yang berada di balik seluruh rangkaian tindakan tersebut.
Apabila penyadapan dilakukan secara terorganisasi, melibatkan sejumlah pejabat, menggunakan fasilitas negara, dan berlangsung melalui suatu mekanisme tertentu, maka sangat penting untuk menelusuri rantai komando dan struktur pengendaliannya.

Siapa yang merancang operasi ? Siapa yang memberikan instruksi? Kepada siapa hasil penyadapan disampaikan? Untuk kepentingan apa informasi tersebut dikumpulkan dan dimanfaatkan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut juga harus dikaitkan dengan kemungkinan adanya kepentingan politik dan ekonomi yang melatarbelakanginya.

Apalagi apabila benar terdapat dugaan transaksi atau aliran dana dalam jumlah sangat besar, sebagaiman disinyalir mencapai nilai hingga puluhan triliun rupiah yang menjadi perhatian dalam isu atau dugaan kasus ini. Penelusuran terhadap sumber dana, penerima, tujuan penggunaan, dan kaitannya dengan dugaan operasi penyadapan menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Rasanya di negara ini tidak banyak kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan dana hingga trilyunan Rupiah, sementara itu lalu lintas finansial di negara inipun sangat dengan mudah dideteksi, seperti melalui pemantauan oleh PPATK dan atau Bank Indonesia.

Tentu saja, dugaan mengenai aliran dana dan agenda tersembunyi tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta. Namun, apabila terdapat petunjuk yang relevan, aparat penegak hukum wajib mengungkapnya secara transparan dan profesional sehingga tidak menjadi fitnah atau tuduhan yang tidak beralasan.

Intinya, jangan sampai penyidikan hanya berhasil mengungkap pelaksana lapangan, sementara pihak yang merancang, memerintahkan, membiayai, atau mengambil keuntungan dari operasi tersebut justru tidak tersentuh.

Makna Negara Hukum : Supremasi Hukum Harus di Atas Kepentingan Kekuasaan  

Salah satu prinsip paling mendasar dalam kehidupan bernegara adalah bahwa Indonesia merupakan negara hukum (rechtstaat), bukan negara yang dijalankan berdasarkan kehendak kekuasaan semata (machstaat). Prinsip tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, tidak boleh ada individu, lembaga, maupun pejabat negara yang memiliki kekebalan untuk bertindak di luar hukum.

Makna dari ketentuan konstitusional tersebut sesungguhnya sangat mendasar, yaitu bahwa seluruh penyelenggaraan negara harus tunduk dan berjalan berdasarkan hukum. Tidak boleh ada individu, kelompok, lembaga negara, bahkan pemegang kekuasaan tertinggi sekalipun yang dapat bertindak sewenang-wenang atau menempatkan dirinya di atas hukum.

Dalam negara hukum, kekuasaan bukanlah sumber pembenaran atas suatu tindakan. Justru hukumlah yang menjadi batas sekaligus pedoman bagi setiap penggunaan kekuasaan. Artinya, sebesar apa pun kewenangan yang dimiliki seseorang atau suatu institusi, pelaksanaannya tetap harus berada dalam koridor peraturan perundang-undangan, menghormati hak asasi manusia, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Prinsip inilah yang dikenal sebagai supremasi hukum (the rule of law), yaitu menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. 

Hukum tidak boleh tunduk kepada kepentingan politik, tekanan kekuasaan, kedudukan, pangkat, maupun kepentingan kelompok tertentu. Sebaliknya, setiap kekuasaan harus tunduk kepada hukum dan setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Dalam konteks dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, prinsip supremasi hukum menjadi sangat relevan untuk diperhatikan. Apabila benar terdapat aparat atau pejabat negara yang menggunakan kewenangan dan fasilitas institusi untuk melakukan penyadapan tanpa dasar hukum yang sah, maka persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran prosedur internal kepolisian. Lebih dari itu, tindakan tersebut berpotensi menjadi bentuk pengingkaran terhadap prinsip negara hukum itu sendiri.

Sebab, institusi negara dibentuk untuk menjalankan mandat konstitusi, bukan untuk menjadi instrumen kepentingan pribadi, kelompok, ataupun agenda kekuasaan tertentu. Aparat penegak hukum diberikan kewenangan bukan untuk bertindak tanpa batas, melainkan untuk menegakkan hukum berdasarkan batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum.

Di sinilah letak pentingnya prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi seseorang hanya karena memiliki jabatan tinggi, pangkat tertentu, atau kedekatan dengan pusat kekuasaan. Sebaliknya, tidak boleh pula seseorang menjadi sasaran tindakan sewenang-wenang hanya karena kedudukannya dianggap tidak memiliki kekuatan untuk melawan.

Bahkan, ketika dugaan pelanggaran hukum melibatkan aparat penegak hukum sendiri, prinsip supremasi hukum justru harus diuji secara lebih serius. Jangan sampai hukum hanya terlihat tegas ketika berhadapan dengan masyarakat biasa, tetapi kehilangan keberanian ketika harus berhadapan dengan pejabat atau orang-orang yang berada di dalam lingkaran kekuasaan.

Negara hukum tidak boleh membiarkan munculnya kekuasaan tersembunyi yang bekerja di luar mekanisme konstitusional. Tidak boleh ada institusi, kelompok, ataupun jaringan tertentu yang merasa memiliki kewenangan untuk mengendalikan kebijakan negara, mengawasi pihak lain, atau memengaruhi jalannya pemerintahan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum.

Di sisi lain, dugaan penyadapan ilegal juga tidak boleh secara otomatis disimpulkan sebagai tindakan makar. Apabila ditemukan indikasi adanya agenda untuk mengganggu atau menggulingkan pemerintahan yang sah, unsur-unsur tindak pidana terkait harus dibuktikan secara tersendiri berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah. Dalam hal ini
Karena itu, pengungkapan dugaan penyadapan ini harus menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah dan seluruh aparat penegak hukum terhadap supremasi hukum. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaksana lapangan, tetapi harus menjangkau setiap pihak yang berdasarkan bukti memiliki tanggung jawab pidana.

Pada akhirnya, ukuran sebuah negara hukum bukan terletak pada banyaknya peraturan yang dibuat atau kerasnya pernyataan pejabat mengenai penegakan hukum, tetapi sejauh mana hukum benar-benar mampu membatasi kekuasaan, melindungi hak masyarakat, dan memastikan bahwa tidak seorang pun berada di atas hukum.

Dalam negara hukum, kekuasaan boleh berganti, jabatan boleh berakhir, dan kedudukan seseorang dapat berubah, tetapi supremasi hukum harus tetap berdiri di atas semuanya. Tidak boleh ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada hukum, dan tidak boleh ada orang yang merasa lebih berkuasa daripada konstitusi.

Saatnya Pembenahan Polri untuk Mengembalikan Kepercayaan Publik

Terlepas dari bagaimana nantinya proses hukum membuktikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, persoalan ini seharusnya menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Peristiwa ini tidak cukup disikapi sebagai persoalan sekadar ulah oknum yang melanggar prosedur. Jika dalam proses penyidikan ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan sejumlah pejabat, maka hal tersebut patut menjadi bahan evaluasi serius terhadap sistem pengawasan, tata kelola kewenangan, dan budaya organisasi di lingkungan kepolisian.

Polri merupakan institusi strategis yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi dan mengayomi masyarakat. Karena itu, setiap penyimpangan yang terjadi di dalam tubuh Polri bukan hanya berdampak terhadap citra institusi, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada negara dan sistem penegakan hukum.

Kepercayaan publik merupakan modal utama bagi sebuah institusi penegak hukum. Tanpa kepercayaan masyarakat, kewibawaan kepolisian akan semakin sulit dipertahankan. Masyarakat membutuhkan polisi yang hadir sebagai pelindung dan pengayom, bukan institusi yang justru menimbulkan rasa takut atau kekhawatiran akibat kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.

Oleh karena itu, pembenahan Polri tidak boleh berhenti pada pergantian pejabat, penjatuhan sanksi disiplin, atau pemberian sanksi etik kepada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran. Pembenahan harus menyentuh aspek yang lebih mendasar, mulai dari reformasi sistem pengawasan internal, transparansi penggunaan kewenangan, penguatan pengawasan eksternal, hingga pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.

Salah satu hal yang harus menjadi perhatian adalah pengawasan terhadap penggunaan kewenangan khusus, termasuk penyadapan dan pemanfaatan teknologi intelijen. Kewenangan tersebut harus ditempatkan dalam batas hukum yang ketat, disertai mekanisme pengendalian dan pertanggungjawaban yang dapat diawasi. Tidak boleh ada ruang bagi individu atau kelompok tertentu untuk menggunakan fasilitas dan instrumen negara demi kepentingan pribadi, politik, maupun kepentingan di luar tugas kelembagaan.

Di samping itu, reformasi Polri juga harus menyentuh persoalan kepemimpinan dan budaya impunitas. Setiap anggota, tanpa terkecuali, harus memiliki kesadaran bahwa pangkat dan jabatan bukanlah bentuk kekebalan hukum. 

Bahkan, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral dan hukum yang harus dipikulnya. Apabila ditemukan pelanggaran yang melibatkan pejabat tinggi, proses pertanggungjawaban tidak boleh berhenti pada bawahan atau pelaksana teknis.

Momentum ini juga seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan yang melibatkan lembaga-lembaga independen dan partisipasi masyarakat. Transparansi dalam penanganan pelanggaran, keterbukaan terhadap kritik, serta kesediaan melakukan evaluasi merupakan bagian penting dari upaya membangun kembali legitimasi institusi kepolisian.

Pada akhirnya, reformasi Polri bukanlah upaya untuk melemahkan institusi kepolisian. Sebaliknya, pembenahan justru diperlukan agar Polri menjadi institusi yang semakin kuat, profesional, modern, dan dipercaya masyarakat. Polri yang kuat bukanlah Polri yang memiliki kewenangan tanpa batas, melainkan Polri yang mampu menjalankan kewenangannya secara tepat, terukur, bertanggung jawab, dan tunduk pada hukum.

Sudah saatnya Polri melakukan introspeksi dan pembenahan secara sungguh-sungguh. Jangan sampai kepercayaan masyarakat yang dibangun selama bertahun-tahun justru terkikis oleh praktik penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh segelintir orang. Sebab, keberhasilan Polri tidak semata-mata diukur dari kemampuannya mengungkap kejahatan atau menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga integritas, menghormati hak-hak masyarakat, dan memberikan rasa keadilan.

Polri tidak cukup hanya dituntut untuk menegakkan hukum terhadap masyarakat, tetapi juga harus berani menegakkan hukum terhadap dirinya sendiri. Dari situlah kepercayaan publik dapat dipulihkan, kewibawaan institusi dapat dikembalikan, dan Polri benar-benar dapat hadir sebagai institusi negara yang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Reformasi Polri yang terus digaungkan selama ini bukan berarti bertendensi untuk menyalahkan atau setidaknya  membongkar kelemahan Kepolisian, melainkan menyelamatkan institusi kepolisian dari praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan. 

Sebab, Polri yang kuat bukan Polri yang ditakuti masyarakat, tetapi Polri yang dipercaya, dihormati, dibanggakan oleh masyarakat. Oleh karena itu semua pihak harus menjaga marwah dan nama baik Kepolisian Negara Republik Indonesia, khusunya internal Kepolisian sendiri. Tak ada guna masyarakat berteriak reformasi akan tetapi internal Kepolisian merasa puas dengan kondisi, tugas, peran dan fungsi  yang selama ini mereka jalankan.

Penutup

Pada akhirnya, dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo bukan hanya persoalan mengenai siapa yang menyadap dan siapa yang menjadi sasaran penyadapan. Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah apakah terdapat pihak-pihak tertentu yang merasa memiliki kewenangan untuk mengendalikan negara melalui instrumen kekuasaan yang bekerja di luar pengawasan hukum.

Jika dugaan tersebut terbukti, maka yang sedang dipertaruhkan bukan semata-mata kewibawaan seorang Presiden, melainkan kehormatan institusi negara, kepercayaan masyarakat, dan masa depan demokrasi Indonesia.

Presiden sebagai kepala negara memang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Namun, lebih dari itu, masyarakat juga berhak mendapatkan jaminan bahwa seluruh alat negara bekerja berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kepentingan kelompok atau agenda kekuasaan tertentu.

Oleh karena itu, pengungkapan dugaan kasus ini harus dilakukan sampai tuntas. Tidak cukup hanya menetapkan pelaksana teknis sebagai pihak yang bertanggung jawab. Seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari perencanaan, perintah, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan hasil penyadapan, hingga kemungkinan adanya pihak yang mengambil keuntungan, harus diungkap secara terang benderang.(*)
•us/red

🛡️Redaksi: Dosi Bre'| www.satgasnas.com



Buntut Penggerebekan Narkoba: IPW Desak Pengusutan hingga Kasat…

Wali Kota Bekasi Lantik 67 Pejabat, Tekankan Peningkatan Kinerja dan…

Korlantas Polri Menekankan Pentingnya Peningkatan Kualitas Penanganan…

Rahayu Saraswati Jadi Wakil Komisaris Utama PT Victoria Care Indonesia Tbk

Dampingi Menko AHY Tinjau Infrastruktur, Wali Kota Bekasi Pastikan Percepatan…

RW013 Bintang Metropole Raih Berbagai Pengakuan

Tegakkan Aturan Lingkungan, Gakkum DLH Kota Bekasi Segel Pabrik Arang di Sumur…

Akhirnya Silmy Karim Didakwa Melakukan Pemerasan Rp 168,9 M

Ketua DMI Jawa Barat Lantik Kepengurusan DMI Kabupaten Garut

Wali Kota Bekasi dan Kapolres Metro Bekasi Dorong Pelayanan Keamanan Lebih…

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto Pimpin Sertijab di Mabes Polri

Wali Kota Bekasi Resmikan Taman Rinjani di Harapan Jaya, Ruang Terbuka Untuk…

3 Tersangka Baru Ditetapkan Polisi dalam Kecelakaan Maut Kapal Virgo Transport

Tri Adhianto Dukung Kerja Sama Pemprov Jabar, Warga Bisa Berobat di RS Jaringan…

PWI Bekasi Raya Kecam Dugaan Pengusiran Wartawan oleh Kepala DLH

Transera Waterpark - FPP Kabupaten Bekasi, Teken MoU Wisata Edukasi Sejarah Islam

Menko Bidang PM, Cak Imin Sebut Vida Role Model, Wali Kota Bekasi Siapkan Perluas…

Guru Besar Prof. Dr. H. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., Menjabat Kapolda Metro Jaya

Tolak Sodetan Baru ..."

FORKABI Kota Tangerang Gelar Musda V, H. Dadang Andriani, S.T dan Saipul Basr…


PM Gatra Mengetuk Pintu DPR Temui Fraksi PKS Terkait DOB

Donasi Bencana NTT Capai Rp2,1 Miliar, Wali Kota Bekasi Apresiasi Kepedulian Dan…

Rekam Jejak Kolaborasi Antar-BUMN, PNRI Sukses Produksi Jutaan Buku Tabungan

Polres Metro Depok Menggelar Sertijab: Sejumlah Pejabat Utama dan Kapolsek…

Banjir Dukungan Rencana Walikota Ngantor di RW, Ketua RW: Ini Moment yang Harus…

Indonesia Jadi Tuan Rumah IAWP 2026 Dihadiri 450 Polisi Wanita dari 43 Negara

WALHI Ungkap 52 Korporasi Afiliasi Malaysia dan Singapura Terindikasi Kuat Terlibat…

Calon Sekda Harus Bisa Cegah Korupsi

DPPKB Kota Bekasi Raih Lima Penghargaan Tertinggi Program Pengendalian…

Mengetuk Pintu DPR : PM Gatra Menemui Fraksi PKS

Wali Kota Bekasi bersama Polres Metro Bekasi Kota Gelar Doa Bersama Peringati HUT…

PNM Peduli Cabang Bekasi Berikan Sarana Prasarana untuk Support Pelatihan…
 
Di Hari Bhayangkara ke-80 Polri Menegaskan Komitmennya Mendukung…
 
Kreativitas Kepala Daerah Menentukan Masa Depan DOB: Mengubah Kekayaan…
 
Transformasi Mizuda Jadi Inspirasi Walikota Bekasi Mengembangkan…
 
Kecelakaan Truk Picu Kemacetan di Simpang Unisma Bekasi
 
Sugeng Teguh Santoso IPW
 
Dampingi Ketua MPR RI, Wawali Harris Bobihoe Sampaikan Peran Strategis…
 
Menggeser Narasi Perjuangan Dari Pemekaran Daerah Menjadi Kesejahteraan…
 
Forum Grup Discusion di Puskesmas Seroja, Kelurahan Harapanjaya, Bekasi Utara…
 
QUOTES POPULER
1.
Mimbar dari Cahaya: "Nabi SAW bersabda bahwa orang yang adil berada di sisi kanan Allah di atas mimbar dari cahaya". - (HR. Muslim). 
2. "Tugas politik yang menyedihkan adalah menegakkan keadilan di dunia yang penuh dosa." - Reinhold Niebuhr.
3. "Keadilan adalah kapasitas untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, yang lebih buruk atau lebih baik."
4. "Bahwa kekayaan besar sering kali berdampingan dengan ketidaksetaraan, dan orang kaya selayaknya berkontribusi lebih pada pengeluaran publik." - Adam Smith.
5. "Keadilan harus ditegakkan sebagai dasar dari sistem hukum, jika tidak, hukum hanya akan menjadi sarana penindasan." 
6. "Bahwa kepentingan yang mendesak akan memotivasi seseorang meski peluang tidak berpihak." - Elon Musk.

FOTO BERITA
  Foto Kita  













  • Cover
  • Kabar 
  • Video
  •  


    Konser Kanye West di Jakarta Memberikan Dampak Ekonomi Besar

    Tokoh ETLE Sambodo Purnomo Yogo Menjabat Waastamarena Kapolri

    Kali Harun Menyempit hingga 1 Meter, Tri Adhianto Targetkan 380 Meter Ditangani Akhir…

    Operasi Patuh 2026 Digelar Korlantas Polri Mulai 26 Oktober Hingga 8 November

    Jajaran Kejaksaan Alami Perombakan - Jaksa Agung Terbitkan SK Mutasi Pejabat…

    Asep Surya Atmaja Resmi Jadi Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2025-2030

    Tegas Batalkan Agenda, MUI Tolak Konser Andrea Bocelli

     
    Kakorlantas Santuni Anak Yatim dan Gelar Doa Bersama dalam Rangka Ikhtiar Spiritual

    Ajudan Gubernur Rudy Mas'ud Minta Maaf Terkait Menyenggol Pendemo

    DLH Kota Bekasi Tangani Bangkai Ikan Sapu-Sapu di Kali Bekasi, KP2C Sampaika…

    Plh Walkot Harris Bobihoe Bahas Solusi Persampahan dan Tindak Tegas Oknum…

    Garut Utara Benar-benar Siap Lepas Landas

    Detasemen K-9 Baharkam Polri Kawal CFD Margonda Depok Hingga Aman Terkendali

    Butuh Langkah Terukur Agar DOB Garut Utara Benar-benar Siap Lepas Landas

    Kelurahan Perwira Gelar Sosialisasi Program Penataan lingkungan Bekasi Keren…

    Optimalkan Penegakan Hukum Elektronik, Korlantas Polri Akan Gelar Operasi Patuh 2026

    Wakil Ketua DPC Pondok Gede Nurul Fahmi F. Syah, S.Pd, MM Resmi Mempersunting Bidan…

    Plh. Wali Kota Bekasi Harris Bobihoe Hadiri Pisah Sambut Kajati Jabar Pakuan Bandung

    UNPAD Gelar Ekspose Kajian CPDOB Garut Utara, Mendapatkan Nilai 400 dan…

    Gelar Upacara Hari Lahir Pancasila 2026, Mabes Polri Tegaskan Nilai Luhur Bangs…