Buntut Penggerebekan Narkoba: IPW Desak Pengusutan hingga Kasat Terkait Mutasi 7 Polisi Setelah Tangkap Tiga Anggota DPRD
Sebanyak tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya resmi dimutasi berdasarkan surat telegram nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober 2026 yang ditandatangani oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombes Luthfie Sulistiawan.
@satgasnasNews |KOTA BEKASIKetujuh Anggota Polisi yang dimutasi tersebut adalah tiga perwira dan empat bintara Satresnarkoba, yaitu Iptu Kevin Asshabul Kahfi (Kanit Reskrim Polsek Gubeng), Iptu Aan Dwi Satriyo Yudho (Ps Kaur Subbagbinkar SDM Polrestabes Surabaya), dan Ipda Andri Kiki (Ps Kanit Reskrim Polsek Tambaksari).
Kemudian Aiptu Sri Ismanto dan Aiptu Anton Yuniarso (Polsek Tegalsari), Aipda Rico Pramana (Polsek Tambaksari), serta Bripka Rangga Pinileh (Polsek Genteng).
Berawal dari penggerebekan Narkoba. Sumber media menyebutkan bahwa 7 polisi sebelumnya menangkap delapan orang dalam dugaan pesta narkoba di sebuah kamar hotel di kawasan Ketintang, Surabaya, pada Senin dini hari, 28 September 2026.
Dari delapan orang yang diamankan, tiga di antaranya adalah legislator dari Partai Gerindra. Mereka adalah Muhammad Ukasyah Ali Murtadho (UAM) dari DPRD Kabupaten Malang, Asrila Diska Rimunda (ADR) dari DPRD Kabupaten Banyuwangi serta Afif Reza Rimunda (ARR) dari DPRD Kabupaten Situbondo.
Berdasarkan keterangan Kasi Humas Polrestabes Surabaya, hasil tes urine menunjukkan tujuh orang positif ekstasi dan satu orang positif sabu serta ekstasi.
Kemudian ketiga anggota DPRD tersebut kemudian menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Banyuwangi karena jumlah barang bukti berada di bawah ambang batas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Terkait itulah akhirnya DPD Partai Gerindra Jawa Timur merekomendasikan pemecatan terhadap ketiga kader tersebut.
Polemik pun terjadi. Melalui Memorandum, Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menduga mutasi ini tidak wajar dan berpotensi akibat intervensi politik, adanya pelanggaran profesionalisme, atau dugaan penyalahgunaan kewenangan (seperti permintaan uang), serta mendesak Propam mengusut kasus ini hingga ke level Kepala Satuan (Kasat).
Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Propam Polda Jatim mengusut dugaan penyalahgunaan kewenangan hingga tingkat kepala satuan (kasat) menyusul mutasi tujuh anggota Satreskoba Polrestabes Surabaya setelah menangkap tiga anggota legislator dalam kasus narkoba, Senin 2 November 2026.
Pasalnya, mutasi tujuh personel Satreskoba Polrestabes Surabaya tersebut memicu sorotan publik. Pemindahan tugas itu terjadi setelah mereka menangkap tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra dalam kasus narkoba.
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menaruh perhatian serius terhadap keputusan tersebut. Ia menduga terdapat persoalan di balik mutasi sejumlah personel yang terlibat dalam penangkapan tersebut.
Berdasarkan pendalaman informasi, Sugeng menyebut mutasi tersebut diduga berkaitan dengan tindakan tidak profesional, "Ada dugaan penyalahgunaan kewenangan. Misalnya terkait permintaan uang," kata Sugeng Teguh, dikutip saat dikonfirmasi Memorandum, Senin, (2/11/2026).
Ditegaskan, terdapat dua kemungkinan yang melatarbelakangi keputusan mutasi tersebut, yakni dugaan penyalahgunaan kewenangan dan sikap tidak profesional, "Jika dua alasan di atas tidak ada, maka ya ada intervensi politik," katanya.
Ketua IPW tersebut mengaku telah mendalami persoalan tersebut secara langsung ke Polda Jawa Timur (Jatim). Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jatim dilaporkan telah turun tangan melakukan pemeriksaan, "Propam info-nya sudah melakukan pemeriksaan," ujarnya.
Terkait tanggung jawab pimpinan, Sugeng juga mendesak agar evaluasi dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, pengusutan tidak boleh hanya berhenti pada jajaran anggota yang dimutasi. "Perlu diperiksa sampai level kasat," tegas Sugeng.
Meski demikian, ia memberikan catatan terkait posisi Kapolrestabes Surabaya dalam persoalan tersebut, "Kapolrestabes dengan mengeluarkan Surat Telegram (TR) maka dapat dinilai tidak terlibat dalam masalah tersebut," paparnya lagi.(*)
@satgasnasNews |KOTA BEKASI
Ketujuh Anggota Polisi yang dimutasi tersebut adalah tiga perwira dan empat bintara Satresnarkoba, yaitu Iptu Kevin Asshabul Kahfi (Kanit Reskrim Polsek Gubeng), Iptu Aan Dwi Satriyo Yudho (Ps Kaur Subbagbinkar SDM Polrestabes Surabaya), dan Ipda Andri Kiki (Ps Kanit Reskrim Polsek Tambaksari).
Kemudian Aiptu Sri Ismanto dan Aiptu Anton Yuniarso (Polsek Tegalsari), Aipda Rico Pramana (Polsek Tambaksari), serta Bripka Rangga Pinileh (Polsek Genteng).
Berawal dari penggerebekan Narkoba.
Sumber media menyebutkan bahwa 7 polisi sebelumnya menangkap delapan orang dalam dugaan pesta narkoba di sebuah kamar hotel di kawasan Ketintang, Surabaya, pada Senin dini hari, 28 September 2026.
Dari delapan orang yang diamankan, tiga di antaranya adalah legislator dari Partai Gerindra. Mereka adalah Muhammad Ukasyah Ali Murtadho (UAM) dari DPRD Kabupaten Malang, Asrila Diska Rimunda (ADR) dari DPRD Kabupaten Banyuwangi serta Afif Reza Rimunda (ARR) dari DPRD Kabupaten Situbondo.
Berdasarkan keterangan Kasi Humas Polrestabes Surabaya, hasil tes urine menunjukkan tujuh orang positif ekstasi dan satu orang positif sabu serta ekstasi.
Kemudian ketiga anggota DPRD tersebut kemudian menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Banyuwangi karena jumlah barang bukti berada di bawah ambang batas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Terkait itulah akhirnya DPD Partai Gerindra Jawa Timur merekomendasikan pemecatan terhadap ketiga kader tersebut.
Polemik pun terjadi. Melalui Memorandum, Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menduga mutasi ini tidak wajar dan berpotensi akibat intervensi politik, adanya pelanggaran profesionalisme, atau dugaan penyalahgunaan kewenangan (seperti permintaan uang), serta mendesak Propam mengusut kasus ini hingga ke level Kepala Satuan (Kasat).
Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Propam Polda Jatim mengusut dugaan penyalahgunaan kewenangan hingga tingkat kepala satuan (kasat) menyusul mutasi tujuh anggota Satreskoba Polrestabes Surabaya setelah menangkap tiga anggota legislator dalam kasus narkoba, Senin 2 November 2026.
Pasalnya, mutasi tujuh personel Satreskoba Polrestabes Surabaya tersebut memicu sorotan publik. Pemindahan tugas itu terjadi setelah mereka menangkap tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra dalam kasus narkoba.
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menaruh perhatian serius terhadap keputusan tersebut. Ia menduga terdapat persoalan di balik mutasi sejumlah personel yang terlibat dalam penangkapan tersebut.
Berdasarkan pendalaman informasi, Sugeng menyebut mutasi tersebut diduga berkaitan dengan tindakan tidak profesional, "Ada dugaan penyalahgunaan kewenangan. Misalnya terkait permintaan uang," kata Sugeng Teguh, dikutip saat dikonfirmasi Memorandum, Senin, (2/11/2026).
Ditegaskan, terdapat dua kemungkinan yang melatarbelakangi keputusan mutasi tersebut, yakni dugaan penyalahgunaan kewenangan dan sikap tidak profesional, "Jika dua alasan di atas tidak ada, maka ya ada intervensi politik," katanya.
Ketua IPW tersebut mengaku telah mendalami persoalan tersebut secara langsung ke Polda Jawa Timur (Jatim). Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jatim dilaporkan telah turun tangan melakukan pemeriksaan, "Propam info-nya sudah melakukan pemeriksaan," ujarnya.
Terkait tanggung jawab pimpinan, Sugeng juga mendesak agar evaluasi dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, pengusutan tidak boleh hanya berhenti pada jajaran anggota yang dimutasi. "Perlu diperiksa sampai level kasat," tegas Sugeng.
Meski demikian, ia memberikan catatan terkait posisi Kapolrestabes Surabaya dalam persoalan tersebut, "Kapolrestabes dengan mengeluarkan Surat Telegram (TR) maka dapat dinilai tidak terlibat dalam masalah tersebut," paparnya lagi.(*)
QUOTES POPULER
2. "Tugas politik yang menyedihkan adalah menegakkan keadilan di dunia yang penuh dosa." - Reinhold Niebuhr.
3. "Keadilan adalah kapasitas untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, yang lebih buruk atau lebih baik."
4. "Bahwa kekayaan besar sering kali berdampingan dengan ketidaksetaraan, dan orang kaya selayaknya berkontribusi lebih pada pengeluaran publik." - Adam Smith.
5. "Keadilan harus ditegakkan sebagai dasar dari sistem hukum, jika tidak, hukum hanya akan menjadi sarana penindasan."
6. "Bahwa kepentingan yang mendesak akan memotivasi seseorang meski peluang tidak berpihak." - Elon Musk.
