SatgasnasNews: PLT WALIKOTA BEKASI 'CABUT' LKM NIK

IHT: Tunda, Rakyat Masih Membutuhkan

Kota Bekasi- Anggota Fraksi Gerindra, anggota DPRD Kota Bekasi, Ibnu Hajar Tanjung yang baru saja mensosialisasi peraturan daerah kota Bekasi nomor 7 tahun 2021 bertempat di Aula H Nonton Sonthanie, Pemkot Kota Bekasi, Kamis, (24/3/2022) itu ada sesi tanya-jawab. Salah satunya mengenai Layanan Kesehatan Masyarakat yang menjadi Polemik.

IHT juga mengaku banyak dilontarkan pertanyaan oleh kosntituennya seputar 'issue'distopnya Layanan Kesehatan Masyarakat (LKM) oleh Plt Walikota Bekasi Tri Adhianto.

Katanya, "Iya banyak ditanya masyarakat soal penghentian LKM oleh Plt Walikota Bekasi."

"Soal sensitif dibidang kesehatan ini harusnya ngomong dulu dengan dewan terutama Komisi IV," ungkap pria yang juga Ketua Pansus 10 DPRD kota Bekasi yang membahas Perda 07 tahun 2021 tentang Koperasi dan UMKM, Jumat,(25/3/2022).

Olehkarena itu, ia menghimbau agar pencabutan LKM NIK ini ditunda dulu.

"Kenapa? Karena saat ini ekonomi masyarakat lagi merosot. Seperti menghadapi Ramadhan, Hati Raya Idul Fitri, hadapi anak masuk sekolah, danlain-lain," ujar IHT menerangkan, saat diwawancara.

Lanjutnya lagi, Karena masyarakat kita kan bukan kebanyakan orang mampu, "Masih banyak yang membutuhkan LKM NIK ini."

"Memang, 'Beliau harus betul-betul' koordinasi juga dengan Komisi 4 yang membidangi kesehatan, RS ini harus dikoordinasikan agar klop. Jadi tidak seperti mencabut kacang goreng, begitu dicabut begitu keluar. Musti berproses," ujarnya memaparkan.

IHT mempertanyakan solusi memadukan antara LKM dengan BPJS tidak serta merta dilakukan mendadak begitu.

"Jika LKM langsung dihentikan mendadak, bisa 'rusuh' lo. Karena saat ini banyak anggota BPJS yang nunggak sementara angka kemiskinan bertambah di masa pandemi Covid 19 ini," ucap IHT,dikutip inijabar.

Dirinya menegaskan, Tri Adhianto untuk menjalankan program yang sudah ada saja jangan banyak manuver politik untuk rakyat yang sedang susah ekonominya.

"Bukan hanya itu, lucu nya kok surat Plt Walikota bisa dianulir oleh Kepala Dinkes. Ini lucu nya pengelolaan daerah kita ini," katanya lagi.

Tambahnya lagi, "Pencabutan perlu ditunda terlebih dahulu. Kalau pun' ingin dicabut' semestinya Plt Walikota Bekasi, Dinas Kesehatan RSUD dan seluruh rumah sakit yang selama ini kerjasama dengan Pemkot terkait LKM ini harus berkoordinasi dengan DPRD Kota Bekasi."

VIDEO TERKAIT