H. Sulaeman, Ketua Pengurus Koperasi Swadaya Pribumi (KSP);
Ketegasan Penting, Komunikasi Harus
BOGOR- Berlatar aktivis yang melaksanakan program- program lingkungan dan kemasyarakatan. Menjadi bekal yang kuat baginya saat menjalankan amanah menjadi Manajer di 2006 hingga dipilih sebagai Ketua Pengurus di Koperasi Swadaya Pribumi (KSP) pada 2012 sampai sekarang.
Berikut hasil perbincangan dengan Peserta Pelatihan Sertifikasi Manajer Terbaik se-Kabupaten Bogor, di lantai 2 kantor KSP yang sejuk di wilayah Klapanunggal, Bogor, Jawa Barat di penghujung Mei 2023.
Anda melihat kondisi koperasi hari ini seperti apa?
Peran pemerintah belum sepenuhnya mendukung usaha koperasi. Kondisi ini bisa dilihat dari sulitnya koperasi mendapatkan akses permodalan. Padahal koperasi sebagai usaha terkecil di masyarakat justru yang bisa membantu disaat masyarakat sulit membuka akses ke bank karena adanya berbagai persyaratan. Koperasilah yang menjadi harapannya tapi kan tidak semua koperasi punya kecukupan modal.
Seperti hidup segan mati tak mau?
Untuk beberapa koperasi bisa dibilang seperti itu. Karena faktanya memang ada banyak koperasi berdiri bahkan jumlahnya ribuan. Tetapi yang masih hidup dan menjalankan kegiatannya, hanya beberapa persennya saja. Selebihnya tinggal koperasi papan nama. Yang terjadi justru munculnya bangke-bangke atau bank-bank keliling yang mengatasnamakan koperasi tetapi praktiknya menjadi rentenir, meminjamkan dananya dengan bunga yang sangat tinggi. Tentu ini akan memberatkan masyarakat yang sudah terlanjur meminjam ke mereka.
Harusnya seperti apa?
Sebetulnya sudah ada koperasi yang maju dan bagus. Jalannya berbarengan antara koperasi dengan pemerintah daerah. Di satu sisi ada regulasi yang disiapkan dan berbagai program yang didukung pemerintah daerah dengan mengikutsertakan gerakan koperasi. Termasuk perkuatan permodalan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola lembaga semacam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ada juga pola pemerintah daerah menitipkan dananya di bank daerah untuk melayani pinjaman modal bagi koperasi.
Di Kabupaten Bogor sudah berjalan?
Kami pernah menerima pinjaman dari program Gerakan Masyarakat Madani kerjasama dengan Bank Syariah.
Artinya koperasi memang layak dibantu?
Hirarkinya kuatkan koperasi, kemudian koperasi yang menyalurkan dananya ke pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Yang terjadi saat ini, pemerintah langsung memberikan bantuannya kepada UMKM. Bagaimana dengan pengawasannya, pengelolaannya, efektif atau tidak pemanfaatannya. Harusnya penyalurannya melibatkan koperasi yang ditunjuk pemerintah, tentu koperasi yang sehat dan bagus manajemennya. Selanjutnya UMKM menjalankan usahanya dibawah bimbingan koperasi, sehingga monitoring dan evaluasinya bisa maksimal. Hal ini sejak awal sudah saya usulkan.
Hasilnya?
Masih harus diperjuangkan. Padahal jika koperasi berdaya, efeknya UMKM akan hidup.
Bagaimana jalan keluarnya?
Harus ada political will dari pemerintah, terutama pemerintah daerah. Harus punya keberanian, terserah teknisnya seperti apa. Kalau di Kabupaten Bogor ada Bank Syariah Bogor Tegar Beriman, dana untuk perkuatan modal koperasi bisa dititipkan di sana supaya koperasi di Kabupaten Bogor bisa menyalurkan pinjaman bergulir ke anggotanya, khususnya yang sudah punya dan baru memulai usaha.
Yang lebih khusus?
Seharusnya sudah terbentuk BLUD yang khusus melayani permodalan bagi koperasi. Di Dinas Koperasi dan UKM kan ada bidang-bidang. Buat satu bidang yang khusus membawahi permodalan tadi. Nanti ada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di masing-masing kecamatan atau wilayah yang memberikan pelayanan kepada koperasi.
Sudah terbentuk?
Masih harus dikomunikasikan antara Eksekutif dan Legislatif.
Masalahnya di mana?
Karena kami bukan pengusung jadi terkadang ada nuansa politisnya. Makanya harus terus diusulkan dan diperjuangkan.
Keberpihakannya terhadap perkoperasian di mana?
Political will pemerintah kan tetap ada dan insan koperasi juga harus berbenah. Mulai dari kesehatan koperasinya, manajemen dan Sumber Daya Manusianya. Sering mengikuti pelatihan, ada sertifikasi manajer, pengurus dan pengawas.
Harus seperti itu?
Ya karena pengurus koperasi harus bisa melihat peluang dari pihak lain. Misalnya ada kerjasama dengan pihak swasta dalam pelaksanaan proyek-proyek yang ditenderkan, dilibatkan dalam penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR), pemberian beasiswa atau ada kegiatan pelatihan yang dikerjasamakan.
Apa program kerja yang belum dilaksanakan di KSP?
Sejujurnya, KSP lebih condong kepada pengembangan di sektor riil. Seperti pendirian warung sembilan bahan pokok (sembako) dan usaha kuliner. Kami juga sedang menyiapkan rencana pembuatan klinik kesehatan bagi anggota dan masyarakat di lingkungan Klapanunggal.
KSP lahir karena dari awal semangatnya menerapkan pola syariah. Kekuatan permodalannya dari simpanan para anggota, mulai dari Simpanan Wajib, Simpanan Pokok, Simpanan Sukarela dan Simpanan berjangka lainnya. Dengan jumlah anggota sekitar sembilan ribu orang, aktif dan tidak aktif. Kami berharap bisa memberikan pelayanan terbaik kepada anggota KSP.
Ada anggota yang nyeleneh?
Kami akan bertindak tegas jika ada anggota atau siapa pun yang bersikap tidak patuh terhadap aturan di KSP. Tapi sebelum mengambil keputusan, kami akan mengkomunikasikannya lebih dulu kepada yang bersangkutan sampai beberapa kali. Kalau tidak ada tanggapan, sikap tegas diambil sebagai langkah terakhir.
Prestasi yang pernah diraih KSP?
Di 2021 KSP menjadi Koperasi Terbaik di Kabupaten Bogor.
Harapan terhadap masa depan koperasi?
Pemerintah, baik pusat maupun daerah harus terus mendukung koperasi. Karena koperasi merupakan soko guru ekonomi kita. Saat krisis moneter terjadi, ketika perusahaan-perusahaan besar banyak yang ambruk. Koperasi bisa bertahan karena didukung anggotanya. Karena mereka percaya makanya koperasi menjadi kuat.
Ada pesan untuk insan koperasi?
Tetap semangat dan berinovasi tiada henti.* (OAR)
"Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan..."
Komentar tidak dipublikasikan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar