Jalan “Penyelamatan” Jokowi Usai Tak Lagi Jadi Presiden
 |
| Ilustrasi |
BERBAGAI kritikan menerpa Jokowi menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai presiden.
Saat ini, menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024, Jokowi disebut-sebut melakukan berbagai manuver politik untuk menyelamatkan dirinya begitu usai berkuasa.
Bukan hanya kunjungan ke China untuk meminta belas kasihan dari Presiden Xin Jin Ping agar proyek Ibukota Negara (IKN) diselamatkan melalui suntikan investasi dari negeri komunis tersebut. Jokowi juga diributkan karena cawe-cawe dalam urusan pencapresan dengan justifikasi demi keberlanjutan bangsa dan negara.
Tidak cukup di situ. Jokowi berusaha menyihir Ketua Umum Partai Gerinda Prabowo Subianto, pesaing utamanya di Pilpres 2019, sehingga lengket seperti perangko dengan dirinya. Menggiring sejumlah parpol untuk membuat suatu koalisi yang diharapkan bisa menguntungkan dirinya dan keluarga.
Ia juga menggerakkan Moeldoko, “sekutunya” di lingkaran kepresidenan untuk membajak Partai Demokrat, yang berada di luar pengaruhnya. Bahkan, mendorong Luhut Binsar Panjaitan untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar, mengingat Partai Golkar merupakan partai terbesar yang merajai pentas kontestasi pemilihan umum dari sejak era Orba.
Mengenai nasibnya, Jokowi memang butuh kepastian (adanya dukungan) dari sejumlah partai politik, terutama setelah mitra utamanya Bung Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem berubah haluan, memilih jalan perubahan bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangsaan (PKB).
Parpol lainnya, seperti Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan partai penggembira lainnya, konon cing cai alias mudah diatur agar tetap berada di bawah pengaruh Jokowi sebelum dan sesudah Pilpres 2024. Bagaimana dengan PDI-P?
Jalan Penyelamatan
Meloncat ke awal. Di akhir masa jabatannya, Jokowi harus sudah mengambil keputusan : Apakah kembali menjadi pengusaha mebel atau menjadi “politisi” yang memungkinkan untuk dirinya memainkan jurus-jurus tertentu hasil latihan dari negeri komunis China?
Rasanya, sangatlah tidak mungkin bin mustahil bila Jokowi memilih kembali menjadi rakyat biasa sebagai pengusaha mebel, keluar dari gelanggang percaturan politik di tanah air. Tentunya, kembali menjadi rakyat biasa sangat berisiko bagi dirinya maupun keluarganya, mengingat dosa-dosa yang telah ia perbuat selama 10 tahun berkuasa.
Menjadi politisi adalah jalan penyelamatan. Tetapi ke mana Jokowi akan berlabuh, menyandarkan dirinya sebagai seorang politisi, mengingat ia merasa banyak dukungan dan banyak penggemarnya yang telah mendudukan dirinya dua kali menyabet kursi kepresidenan RI.
Ini erat kaitannya dengan pertanyaan di atas. Bagaimana dengan PDI-P?! Apakah sebagai petugas partai Jokowi bisa mengendalikan PDI-P selepas ia tak lagi menjadi presiden? Jelast tidak. Ini karena faktor bu Megawati sebagai Ketua Umum yang masih sangat dominan.
Sekarang ini saja, di ajang pencapresan dari PDI-P untuk kontestasi Pilpres 2024, Jokowi sama sekali tidak menunjukkan pengaruhnya sehingga ia harus menerima keputusan PDI-P (bu Megawati) mencalonkan Ganjar Pranowo – bahkan kemudian ia seolah-olah sebagai pengendorsement Ganjar Pranowo dengan mengusulkan baju garis-garis hitam putih.
Hubungan Jokowi dengan PDI-P bisa dibilang outlandish.
Makanya, tidak salah bila ada yang mengatakan Jokowi itu hanya “ditempelkan” di PDI-P, bukan dimasukkan ke dalam PDI-P untuk menggerakkan roda partai. Dengan begitu, kecil kemungkinan Jokowi bisa mempunyai posisi penting di PDI-P, yang secara politis sangat strategis dan berpengaruh selama masih ada bu Megawati.
Jokowi kelihatannya santai-santai saja menanggapi masa depan hubungannya dengan PDI-P setelah habis penugasannya sebagai presiden (bukankah ia seorang petugas partai?!) Boleh jadi, ia sangat yakin akan ada partai politik yang “menyelamatkan” dirinya, menempatkan dirinya sebagai seorang politisi berpengaruh dengan dukungan finansial tak terhingga dari Beijing serta warga Tionghoa yang mukim di Indonesia.
Jangan salah, berdasarkan data-data di tahun 2021, populasi orang China di luar negaranya ( Chinese overseas) secara global, terbesar berada di Indonesia yang menembus angka 10.88 juta, disusul Thailand 7.01 juta, lalu Malaysia 6.73 juta dan Amerika Serikat 5.37 juta jiwa.
Lantas siapa yang siap nampung Jokowi? Bila kita mengikuti sepakterjang parpol di pentas politik tanah air, hanya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang sangat bersemangat mendukung Jokowi dan keluarganya, terbukti dari slogan “Tegak Lurus Bersama Jokowi” yang beredar di mana-mana menjelang akhir masa jabatan sebagai presiden.
Lalu, setelah gagal menarik anak Jokowi untuk menjadi calon Walikota Depok, sebagai upaya mengakhiri dominasi PKS selama ini di wilayah pinggiran ibukota, PSI baru-baru ini secara terbuka mengukuhkan anak Jokowi, Kaesang Pangarep, sebagai Ketua Umum PSI.
Jelas sudah. Berbagai dugaan pun, boleh jadi, kini bermunculan di masyarakat mengenai identitas asli Jokowi dan PSI. Dan itu sah-sah saja sebagai suatu dugaan dari suatu rangkaian “drama politik” menjelang berakhirnya kekuasaan regim Jokowi.
PSI yang lambangnya mirip dengan lambang Partai Komunis Spanyol ini, memang, sempat dituding sebagai reinkarnasi Partai Komunis Indonesia (PKI) namun tudingan itu tidak ditanggapi serius. Begitupula Jokowi, meski disebut-sebut anak keturunan PKI, toh ia bisa berpengaruh dan menjadi presiden selama dua periode tanpa harus memperlihatkan keaslian jati dirinya.
Relasi PSI dan Jokowi bukan suatu kebetulan tetapi sudah dirancang dari awal pendirian partai di tahun . Kini, sebagai parpol ambisius PSI butuh figur politisi yang “kuat” dan berpengaruh, setidaknya agar mampu bersaing dengan parpol-parpol lainnya dalam perolehan suara di parlemen di masa-masa mendatang setelah pemilu 2024.
Meski cukup dengan menjadikan putra Jokowi, Kaesang Pangarep, menjadi Ketua Umum PSI, keputusan ini sekaligus memberi tempat berlabuh dan “panggung baru” bagi Jokowi agar ia bisa melakukan manuver politik serta menjalankan misinya setelah tidak menjadi presiden.
Bagi Jokowi, menjadi politisi adalah jalan penyelamatan setelah tidak berkuasa sebagai presiden, ketimbang kembali menjadi rakyat biasa sebagai pengusaha mebel. Dan PSI menjadi jaring pengaman (safety net) bagi Jokowi terlepas dari siapa yang akan terpilih pada Pilpres 2024.
Pastinya, relasi PSI-Jokowi yang sudah nyekrup ini, akan menjadi pelakon dalam “drama politik” di tanah air setelah pergantian presiden Republik Indonesia 2024. Selamat menyaksikan!*
Oleh : Husni Agus
(*) anggota Komunitas Wartawan Senior (KWS)-Bandung
°Red 🛡️editor
Menhan Prabowo Hadiri Hari Nasional Arab Saudi Ke-93
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara Hari Nasional Arab Saudi ke-93 di Jakarta, Senin (25/9).
Hari Nasional Arab Saudi ke-93 dirayakan secara meriah dan dihadiri juga oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas, serta Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya.*
Barat Dicap Munafik; Jatuhkan Sanksi tapi Masih Bisnis dengan Rusia
Negara-negara Barat dianggap munafik dan sombong karena telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, anehnya masih tetap melakukan bisnis dengan Moskow di belakang layar.
Penilaian itu disampaikan CEO Swatch Group, Nick Hayek, kepaa surat kabar SonntagsBlick pada hari Minggu (24/9/2023). Swatch Group adalah raksasa pembuat arloji Swiss.
Hayek mengatakan negara-negara Barat menunjukkan standar ganda ketika menyangkut konflik di Ukraina dan menentang upaya untuk mengakhiri pertempuran melalui diplomasi.*
Translate
Komentar tidak dipublikasikan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar