Aroma tak Sedap Restribusi Sampah Kota Bekasi
 |
Ilustrasi. (Ist) |
BEKASI – Sampah kerap menimbulkan aroma tak sedap, bahkan busuk. Tak terkecuali pengelolaannya, termasuk retribusinya. Kota Bekasi bisa jadi contohnya. Pengelolaan retribusi sampahnya ternyata menimbulkan aroma tak sedap yang nilainya mencapai Rp 1,2 miliar.
Hal tersebut terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2022. “Penghitungan, Penetapan, Pemungutan, dan Penyetoran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada DLH Tidak Sesuai dengan Ketentuan.” Demikian kesimpulan BPK.
BPK menyebutkan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 (audited) menyajikan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp76.999.947.233,00 atau mencapai 75,78 persen dari anggaran sebesar Rp101.608.851.766,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tersebut meningkat sebesar 12,40 persen dibandingkan realisasi TA 2021.
Realisasi Pendapatan Retribusi tersebut di antaranya merupakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp25.083.431.676,00 yang terdiri dari. Pertama, sebesar Rp1.552.533.000,00 dikelola Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin). Kedua, Sebesar Rp23.530.898.676,00 dikelola 14 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebersihan Wilayah Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada DLH tersebut merupakan pelunasan piutang retribusi TA 2021 sebesar Rp86.452.000,00, realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2022 (tanpa Surat Ketetapan Retribusi Daerah/SKRD) sebesar Rp65.900.000,00, dan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2022 (SKRD) sebesar Rp23.378.546.676,00
Terkait pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada DLH TA 2021, LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 09.C/LHP/XVIII.BDG/04/2022 tanggal 26 April 2022 mengungkap adanya “Penyalahgunaan Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Sebesar Rp6.281.415.791,00 dan Terdapat 14 Rekening UPTD Tidak Ditetapkan Dalam Keputusan Wali Kota”.
BPK pun merekomendasikan agar Pj. Wali Kota Bekasi menginstruksikan. Pertama, Kepala DLH untuk menyusun mekanisme penyetoran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Wajib Retribusi langsung ke Kas Daerah; Kedua, lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas tambahan dalam rangka pemungutan Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan melaporkan keberadaan rekening di UPTD.
Ketiga, memerintahkan Kepala UPTD agar memproses kekurangan penerimaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan menyetorkan ke Kas Daerah atas pengeluaran yang tidak ada bukti pertanggungjawaban sebesar Rp1.200.830.991,00;
Selain itu, Kepala UPTD juga agar menginstruksikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) baik sebagai pengawas, penagih maupun penerima dan penyetor (pentor) supaya menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp3.010.150.000,00 atas insentif yang telah diterima.
Keempat, BPK juga merekomendasikan agar walikota menginstruksikan Kepala UPTD Kebersihan untuk lebih tertib dalam melakukan penagihan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Kelima, menutup 14 rekening UPTD yang tidak ditetapkan dengan keputusan wali kota.
Selain itu, BPK merekomendasikan Inspektorat untuk memeriksa SPJ Belanja Operasional sebesar Rp447.434.800,00 dan SPJ insentif magang sebesar Rp1.623.000.000,00 dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Bekasi.
Atas rekomendasi BPK tersebut, Pemerintah Kota Bekasi menindaklanjutinya. Pertama, Wali Kota Bekasi menginstruksikan Kepala DLH agar lebih optimal mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas tambahan pemungutan Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan melaporkan rekening UPTD.
Kedua, Kepala DLH menutup 14 rekening UPTD yang tidak ditetapkan dengan keputusan Wali Kota. Ketiga, Wali Kota Bekasi memerintahkan Inspektorat memeriksa SPJ Belanja Operasional sebesar Rp447.434.800,00 dan SPJ insentif magang sebesar Rp1.623.000.000,00, serta melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Bekasi;
Menindaklanjuti perintah Wali Kota Bekasi tersebut, Inspektorat Kota Bekasi menerbitkan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor 700/18-LHA/ITKO tanggal 29 Juni 2022 yang melaporkan bukti pertanggungjawaban (SPJ) belanja operasional dan insentif magang pada sembilan UPTD Dinas LH. Pertama, SPJ belanja yang memadai sebesar Rp1.734.886.800,00. Kedua, SPJ yang tidak memadai sebesar Rp268.567.200,00. Ketiga, tidak ada SPJ-nya sebesar Rp66.980.800,00.
Atas hasil pemeriksaan tersebut, Inspektur Kota Bekasi merekomendasikan kepada Kepala DLH memerintahkan sembilan Kepala UPTD agar menyetorkan ke Kas Daerah atas bukti pertanggungjawaban. Pertama, SPJ Belanja Operasional dan Belanja Insentif Magang yang tidak memadai sebesar Rp268.567.200,00.
Kedua, Belanja Operasional dan Belanja Insentif Magang yang tidak ada SPJ-nya sebesar Rp66.980.800,00. Meski begitu, Kepala DLH belum menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Kota Bekasi tersebut.
Atas kekurangan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp1.200.830.991,00, Kepala DLH telah menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp512.866.000,00. Atas insentif yang dibayarkan kepada PNS dan TKK sebesar Rp3.010.150.000,00, Kepala DLH telah menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.671.375.000,00;
Menurut BPK, penjelasan Pemerintah Kota Bekasi belum menindaklanjuti rekomendasi BPK atas ketidakpatuhan pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2021 pada sembilan UPTD Kebersihan Wilayah yaitu DLH belum menyetorkan ke Kas Daerah. Pertama, Pengeluaran yang tidak ada bukti pertanggungjawaban sebesar Rp687.964.991,00. Kedua, Insentif yang dibayarkan kepada PNS dan TKK sebesar Rp1.338.775.000,00.* (Yogi Riswanto)
Sesuai Kebutuhan
Batalyon D Pelopor Satbrimob Metro Jaya Salurkan Air Bersih dalam Operasi Amannusa 2024
Jajaran Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya bekerjasama dengan deltamas mendistribusikan air bersih untuk menanggulangi kekeringan yang melanda Kabupaten Bekasi dalam rangka Operasi Amannusa II 2024...
Satpol PP Kota Bekasi Lakukan Pembinaan Kepada Anggota
Menindaklanjuti pemberitaan dan Video yang beredar di media, Satpol PP Kota Bekasi tengah menyelidiki adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan sejumlah oknum Satpol PP kepada pedagang kaki lima di kolong Tol Becakayu, Bekasi Selatan...
Keyakinan dan Harapan kepada SANTRI
Pilkada, saat ini dilakukan secara langsung oleh rakyat untuk memilih calon pemimpin di daerahnya yang diharapkan akan bertindak amanah demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat...
Jokowi Resmikan Tol Kuala Tanjung-Parapat, Medan-Danau Toba Kini Makin Cepat
Presiden Joko Widodo meresmikan ruas jalan Tol Stabat-Tanjung Pura dan Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat. Disebutkan, pembangunan jalan tol itu menghabiskan anggaran Rp 17,6 triliun.
"Alhamdulillah pagi hari ini segera akan kita resmikan jalan tol ruas Binjai-Langsa seksi 2 Stabat-Tanjung Pura yang dibangun sejak 2020 sepanjang 26,2 Km dengan anggaran biaya Rp 11,6 triliun, dan juga jalan tol ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi 3 dan 4 yang dibangun sejak 2018 sepanjang 45,6 km dan menghabiskan anggaran biaya Rp 6 triliun," ujar Jokowi di Simalungun, seperti dalam siaran kanal YouTube Sekretariat Presiden, pada Selasa (10/9/2024).*
Bahlil Sang Menteri ESDM Terpilih Menjadi Ketua Umum Golkar
Bahlil sebelumnya dinyatakan lolos verifikasi dan disahkan menjadi calon ketua umum (caketum) tunggal.
Bahlil Lahadalia yang merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Golkar dalam Munas XI Golkar yang digelar pada Rabu (21/8/24). Bahlil terpilih secara aklamasi menggantikan Airlangga Hartarto. Bahlil sendiri hadir dalam acara tersebut.*
Iran Akan Balas Dendam Kematian Haniyeh
PEJABAT tinggi Iran akan bertemu dengan perwakilan sekutu regional Iran dari Lebanon, Irak, dan Yaman pada hari Kamis (8/8/24) mendatang untuk membahas pembalasan terhadap Israel setelah pemimpin Hamas Ismail Haniyeh terbunuh di Teheran.
Dikutip dari Reuters, konflik Israel dengan Iran dan proksinya meluas setelah pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada hari Rabu (31/7/24) pekan ini.
Hal itu dikarenakan sebelumnya karena komandan senior Hizbullah terbunuh pada Selasa (30/7/24) dalam serangan Israel di pinggiran ibu kota Lebanon, Beirut.*
Satu Warga Sipil Dibunuh dan Bakar Truck Oleh KKB
KELOMPOK Kriminal Bersenjata (KKB) Yahukimo melakukan aksi kriminal dengan melakukan pembunuhan terhadap satu warga sipil di kabupaten yahukimo, yang juga membakar 1 truk pada Rabu 31 Juli 2024, pukul 13.30 Wit, lalu.
Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Cartenz 2024, mengatakan bahwa insiden tersebut terjadi pada rabu siang di Jalan menuju Kampung Masi, Yahukimo, Papua Pegunungan.
“Dapat kami menyapaikan bahwa, benar telah telah terjadi pembunuhan terhadap warga sipil dan pembakaran 1 unit truk dikabupaten yahukimo yang dilakukan oleh KKB wilayah yahukimo,” terang Brigjen Pol Faizal Ramadhani.*
Putri Ariani Mengaku Bangga Jadi Mahasiswa Baru UGM
MASUKNYA Putri Ariani, penyanyi dan pemusik berbakat yang fenomenal di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) disyukuri berbagai pihak.
Putri Ariani, mengaku senang dan bangga menjadi salah satu mahasiswa baru UGM- 2024/2025. Ia juga mengatakan memerlukan waktu sekitar satu tahun baginya untuk memilih pendidikan terbaik bagi masa depannya.
Dilansir dari laman UGM, Putri menyebut banyak pertimbangan, “Setahun ini banyak berpikir untuk kelanjutan pendidikan putri, akhirnya memilih di UGM. Putri pikir, UGM menjadi the right choice for me," katanya.
Putri juga menyampaikan alasannya memilih prodi ilmu hukum, Fakultas Hukum untuk studinya.*
Senin (26/08) Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad hadir dalam Rapat Paripurna dengan agenda menyaksikan secara langsung Pengucapan Sumpah jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi masa jabatan 2024-2029 yang terpilih atas hasil Pemilihan Umum (Pemilu) pada Februari 2024 yang lalu.* (Ft: HumasKotaBekasi)
Sambut pagi hari warga Kp. Harapan Kita, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara mengadakan upacara pengibaran bendera merah putih di lapangan posyandu RT.07 pada Sabtu, (17/8/2024). Tampak Ketua RW.023, Mujiono sedang beri sambutan.*
__________________________
HUT ke-76, JMP Banggakan Banyaknya Polwan Tempati Jabatan Penting
Andy Stefanus Harahap SH;
.
HORIZONTAL
Pemimpin Masa Depan
Seorang pemimpin masa depan harus mempunyai 5 tas. Yakni INTEGRITAS, KAPABILITAS, KREDIBILITAS, AKSEPTABILITAS, dan AKUNTABILITAS.
INTEGRITAS berarti seorang pemimpin harus mempunyai konsistensi dan keteguhan jiwa. KAPABILITAS mempunyai kemampuan manajerial kepemerintahan, KREDIBILITAS dipercaya oleh masyarakat.
“AKSEPTABILITAS mempunyai kemampuan menenangkan, sehingga kepemimpinannya tidak di goyang-goyang oleh kekuatan politis maupun masyarakat.
Sedangkan AKUNTABILITAS segala kinerjanya dapat dipertangungjawabkan kepada masyarakat."
Selain memiliki lima tas, juga harus sidiq, tabligh, amanah dan fathonah.*
Translate news
Translate
PENAWARAN BUKU KAJIAN
PROGRES PASAR INDUSTRI FIBRE CEMENT BOARD (FCB) DI INDONESIA 2024
Tembus Rp 5,2 Triliun di Kuartal 1 2024 …
Video Pilihan
